Connect with us

Rubrik

Tentang Perakit TV Lulusan SD Bernama Kusrin dan Pelajaran Mengenai SNI

sweater-rajut-pria

Maret 2015, Kusrin mengalami peristiwa pahit dalam hidupnya, usaha perakitan televisi miliknya digerebek polisi karena tidak memiliki SNI. 118 buah televisi rakitan para karyawannya, dihancurkan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar dan mengakibatkan Kusrin rugi secara materi senilai 56 juta rupiah hanya dalam waktu 5 menit saja. Hal ini terjadi karena Kusrin tidak mengerti aturan yang berlaku.

Muhammad Kusrin hanyalah seorang pria lulusan SD berusia 41 tahun asal Wonosari, Karanganyar, Jawa Tengah. Ia hanya mengerti tentang bertahan hidup, mencari kerja, berusaha dengan upayanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selain berkarya dan, syukur-syukur, menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya.

Tahun 2009 yang lalu Kusrin masih bekerja menjadi tukang bangunan di Jakarta. Mengisi waktu luangnya, iseng-iseng ia membeli radio rusak seharga 80 ribu rupiah di pasar Jatinegara. Ia kemudian berhasil memperbaiki dan menjualnya kembali dengan harga 200 ribu rupiah. Uang hasil penjualan radio tersebut ia belikan pesawat FM jarak jauh atau disebut “brik-brikan”. Pesawat FM tersebut ia pakai untuk berkomunikasi dengan temannya, seorang pelaku jasa perbaikan elektronik di dekat tempat tinggalnya di Karanganyar.

Dari temannya ia belajar banyak tentang televisi dan elektronik. Hingga akhirnya ia membuka jasa perbaikan elektronik di daerah asalnya sekitar 4 tahun. Kemudian temannya menunjukan cara membuat televisi dari tabung komputer bekas. Kusrin mengatakan bahwa saat itu masih belum sempurna, hanya tabung saja yang diambil dari komputer, sisanya memakai alat televisi biasa.

Kusrin merupakan contoh orang yang tekun dalam bidang pilihannya meskipun ia hanya lulusan SD. Keterampilannya memperbaiki alat-alat elektronik dan televisi ia peroleh secara otodidak, utak-atik sendiri, dan konsultasi dengan temannya tanpa pernah kursus atau les.

Keterampilan merakit televisi dari tabung bekas komputer memunculkan ide untuk membuka usaha perakitan televisi dengan mendirikan UD Haris Elektronik. Usaha ini dirintis pada tahun 2011 dengan modal yang dikumpulkan selama menjadi tukang servis selama 4 tahun. Kusrin menegaskan bahwa uang itu adalah tabungan pribadinya bukan pinjaman.

Awal merintis, ia dan 3 orang karyawannya mampu merakit 30 hingga 40 televisi per hari. Televisi yang diproduksinya berukuran 15 inci hingga 17 inci dan dijual dengan harga 300 ribu hingga 400 ribu rupiah. Usahanya terus berkembang hingga di tahun 2015 ia berhasil mempekerjakan 32 karyawan dan memproduksi hingga 150 televisi per hari. Teknisinya rata-rata berpendidikan SMA dan digaji setara UKM Karanganyar.

Usahanya kemudian terpaksa berhenti karena dianggap melanggar aturan pada bulan Maret 2015. Usaha perakitan televisinya digerebek polisi karena tidak mempunyai SNI. Ia dianggap melanggar Undang-Undang No 3/2014 Tentang Perindustrian serta Perubahan Permendagri tentang Pemberlakuan Barang Standard Nasional Indonesia (SNI). Akibatnya, ia divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun serta denda Rp 2,5 juta subsider dua bulan kurungan. Tidak hanya itu, 118 buah televisi rakitan perusahaannya dimusnahkan dan mengakibatkan kerugian finansial sebesar 56 juta rupiah.

Menurut hukumonline.com SNI sendiri adalah Standar Nasional Indonesia (“SNI”). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI (Pasal 14 ayat [1] PP 102/2000). Sertifikat itu sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan (Pasal 1 angka 12 PP 102/2000). Sedangkan, Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (Pasal 1 angka 13 PP 102/2000).

SNI tidak diwajibkan pada semua barang. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP 102/2000, standar ini bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI. Contoh barang wajib SNI diantaranya adalah mainan anak-anak, ban, semen, pupuk anorganik tunggal, air minum dalam kemasan, helm, dan lain-lain.

Setelah mengetahui bahwa televisi rakitannya harus memperoleh SNI dulu sebelum beredar luas di masyarakat, Kusrin kemudian mengurusnya pada bulan Mei 2015. Sebenarnya mengurus SNI itu mudah, tapi karena berbeda kota dan berawal dari ketidaktahuan, prosesnya menjadi agak lama. Untuk memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) ini, Kusrin harus merogoh kocek sekitar 35 juta rupiah.

Rincian biayanya ialah 20 juta rupiah untuk sertifikasinya, kemudian ada pengujian sample 5 juta rupiah per merek. Kusrin memiliki 3 merek, sehingga total Rp 15 juta. 15 juta rupiah dan 20 juta rupiah total semuanya jadi sekitar 35 juta rupiah. Akhirnya di bulan Januari 2016 ini Sertifikasi Produk Pengguna Tanda (SPPT) SNI Cathode Ray Tube TV untuk tiga mereknya yaitu Veloz, Zener, dan Maxreen didapatkannya setelah diurus sejak Mei 2015. Yang membedakan dari ketiga merek tersebut hanya warnanya saja yang akan dijual dengan harga 400 hingga 500 ribu rupiah di wilayah Karasidenan Solo hingga Yogyakarta.

Kasus yang menimpa Kusrin pun sempat menjadi perhatian seorang netizen yaitu sarjana fisika dari Universitas Diponegoro, Semarang, Muhammad Izzuddin Shofar yang kemudian membuat petisi yang meminta Kementrian Perindustrian dan Badan Standarisasi Nasional untuk membina Kusrin dalam mengurus perijinan SNI. Memperoleh 27.113 dukungan, petisi ini telah dikonfirmasi dan berhasil membuat perubahan bagi Kusrin.

Hikmah atau pelajaran dari kasus yang menimpa Kusrin adalah membuka mata publik bahwa niat baik dan kreatifitas saja tidak cukup, tapi juga harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara. Sebelum memulai usaha, ada baiknya para calon pelaku usaha mencari keterangan sebanyak-banyaknya apakah itu lewat internet mau pun datang langsung ke departemen yang akan berhubungan dengan usaha tersebut agar tidak berbenturan dengan hukum di kemudian hari.

Sumber:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/20/073900126/Ini.Sepak.Terjang.Kusrin.Si.Perakit.Televisi
http://finance.detik.com/read/2016/01/19/143742/3121911/1036/demi-label-sni-pembuat-tv-lulusan-sd-ini-rogoh-rp-35-juta
http://www.rappler.com/indonesia/119638-tv-rakitan-kusrin-sertifikat-sni
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3855/apakah-semua-produk_jasa-wajib-sni

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top